Kamus Hukum
Pusat referensi istilah hukum terlengkap. Temukan pengertian, definisi resmi, dan dasar hukum regulasi di Indonesia.
Istilah Berawalan "D" (17)
DJKI
DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) adalah unit di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang berwenang menerima, memeriksa, dan menerbitkan sertifikat atas permohonan Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Indikasi Geografis. Pendaftaran HAKI ke DJKI dilakukan online melalui pdki-indonesia.dgip.go.id.
Dading
Dading (perdamaian) adalah perjanjian penyelesaian sengketa di luar pengadilan — di mana kedua belah pihak sepakat mengakhiri perselisihan dengan saling memberikan kelonggaran. Dading yang dibuat di hadapan Notaris memiliki kekuatan mengikat seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak bisa digugat ulang.
Daftar Positif Investasi
Daftar Positif Investasi (DPI) adalah kerangka regulasi penanaman modal di Indonesia yang menetapkan bidang usaha yang terbuka untuk kegiatan investasi, dengan prinsip bahwa seluruh bidang usaha terbuka bagi penanaman modal (termasuk modal asing hingga 100%) kecuali bidang yang dinyatakan tertutup mutlak atau hanya dapat diusahakan oleh pemerintah pusat. DPI menggantikan rezim lama Daftar Negatif Investasi (DNI) guna mempermudah masuknya arus investasi langsung.
Dakwaan
Dakwaan adalah surat resmi jaksa yang berisi uraian tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa — termasuk waktu, tempat, cara, dan pasal yang dilanggar. Dakwaan menjadi batas pemeriksaan di pengadilan: hakim hanya bisa memutus berdasarkan apa yang ada dalam dakwaan. Jika dakwaan cacat formal, terdakwa bisa mengajukan eksepsi.
Daluwarsa
Daluwarsa adalah batas waktu di mana seseorang kehilangan haknya untuk mengajukan tuntutan atau gugatan hukum karena tidak bertindak dalam jangka waktu yang ditetapkan undang-undang. Daluwarsa berbeda untuk setiap jenis perkara: 30 tahun untuk hak kebendaan, 5 tahun untuk wanprestasi, 1 tahun untuk tindak pidana ringan, dll.
Dapat Dibatalkan
Perjanjian yang 'dapat dibatalkan' (vernietigbaar) adalah perjanjian yang sah dan mengikat sampai ada pihak yang secara aktif mengajukan pembatalan ke pengadilan. Berbeda dari 'batal demi hukum' yang otomatis tidak sah. Penyebab umum: perjanjian dibuat karena paksaan, penipuan, atau salah satu pihak tidak cakap hukum (seperti anak di bawah umur).
Delik Aduan
Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya bisa diproses secara hukum jika korban mengajukan laporan/pengaduan secara aktif ke polisi. Jika korban tidak melapor, polisi tidak bisa memproses sendiri. Korban juga bisa mencabut laporannya dalam batas waktu tertentu — dan proses pidana dihentikan. Contoh delik aduan: pencemaran nama baik, perzinaan, penggelapan dalam keluarga.
Delik Biasa
Delik biasa adalah tindak pidana yang dapat diproses dan dituntut oleh aparat hukum tanpa perlu pengaduan atau persetujuan dari korban. Polisi bisa bertindak atas inisiatif sendiri begitu mengetahui ada tindak pidana. Pembunuhan, perampokan, pemalsuan dokumen, dan penggelapan umum adalah contoh delik biasa.
Denda Keterlambatan SPT
Denda Keterlambatan SPT adalah sanksi administrasi berupa sejumlah nominal uang tetap yang wajib dibayar oleh wajib pajak jika terlambat atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam batas waktu yang ditentukan. Besarannya adalah Rp 100.000 untuk SPT Tahunan Orang Pribadi, Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan Badan, Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN, dan Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya.
Desain Industri
Desain industri adalah perlindungan atas tampilan luar (estetika) sebuah produk — bentuk, konfigurasi, warna, garis, atau ornamen yang memberikan kesan visual khas. Desain industri melindungi penampilan produk, bukan cara kerjanya (yang dilindungi paten). Masa perlindungan 10 tahun, dapat diperpanjang 5 tahun sekali.
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) adalah kreasi rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen semikonduktor, di mana sekurang-kurangnya satu elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu (microchip). Hak DTLST dilindungi selama 10 tahun.
Dewan Komisaris
Dewan Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan direksi dan memberi nasihat. Komisaris tidak boleh terlibat dalam pengelolaan operasional sehari-hari. Komisaris mewakili kepentingan pemegang saham dalam mengawasi jalannya perusahaan.
Direksi
Direksi adalah organ PT yang bertanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaan perusahaan sehari-hari — menjalankan keputusan RUPS dan mewakili PT di dalam maupun di luar pengadilan. Setiap anggota direksi menanggung tanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT jika terbukti bersalah atau lalai.
Divestasi
Divestasi adalah penjualan atau pengurangan kepemilikan saham oleh pemegang saham dalam sebuah perusahaan. Divestasi bisa dilakukan karena kebutuhan modal, kewajiban regulasi (pemerintah mewajibkan asing melepas saham ke lokal setelah jangka waktu tertentu), atau perubahan strategi bisnis.
Domain Publik
Domain publik adalah karya yang sudah tidak dilindungi hak cipta — karena masa perlindungannya habis atau pencipta secara eksplisit melepas haknya. Karya dalam domain publik bisa digunakan siapa saja tanpa izin dan tanpa membayar royalti. Di Indonesia, karya masuk domain publik 70 tahun setelah pencipta meninggal.
Due Diligence
Due diligence (uji tuntas) adalah proses investigasi menyeluruh atas kondisi hukum, keuangan, dan operasional sebuah perusahaan sebelum akuisisi, merger, atau investasi besar. Tujuannya: menemukan risiko tersembunyi (utang, sengketa, pelanggaran izin) sebelum terlambat. Hasilnya berupa laporan legal audit yang menjadi dasar negosiasi harga dan syarat transaksi.
Due Diligence Hukum
Due diligence hukum (legal audit) adalah pemeriksaan menyeluruh oleh konsultan hukum atas seluruh dokumen dan posisi hukum sebuah perusahaan — izin usaha, status aset, sengketa yang sedang berjalan, perjanjian material, status kepegawaian, dan kepatuhan pajak. Hasilnya adalah Laporan Uji Tuntas Hukum yang menjadi dasar keputusan investasi.