Glosarium Legal

Kamus Hukum

Pusat referensi istilah hukum terlengkap. Temukan pengertian, definisi resmi, dan dasar hukum regulasi di Indonesia.

Segera

Istilah Berawalan "N" (12)

NIB

NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah identitas tunggal bagi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS (Online Single Submission). NIB menggantikan berbagai izin lama seperti SIUP, TDP, dan API. Dengan NIB, pelaku usaha sudah bisa mulai beroperasi untuk kegiatan usaha berisiko rendah dan menengah rendah.

Baca Selengkapnya →

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

NPWP adalah nomor tanda pengenal wajib pajak yang diterbitkan KPP untuk mengidentifikasi kepatuhan fiskal perorangan dan badan usaha di Indonesia. Kepemilikan NPWP menjadi prasyarat mutlak untuk membuka rekening bank badan, mendirikan perseroan (PT/CV), mengajukan kredit perbankan, memproses perizinan berusaha OSS-RBA, serta menghindari tarif pemotongan pajak lebih tinggi 20% bagi yang belum ber-NPWP.

Baca Selengkapnya →

Nafkah Anak

Nafkah anak adalah kewajiban finansial orang tua — terutama ayah — untuk membiayai kebutuhan hidup anak meski sudah bercerai: makan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Kewajiban nafkah berlangsung sampai anak dewasa (21 tahun) atau sudah menikah. Pengadilan menetapkan jumlah nafkah berdasarkan kemampuan ayah.

Baca Selengkapnya →

Nafkah Iddah

Nafkah iddah adalah kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah pasca cerai talak — yaitu 3 bulan 10 hari (atau sampai melahirkan jika hamil). Nafkah iddah wajib dibayar meski istri bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Dalam cerai gugat (atas permintaan istri), istri tidak berhak atas nafkah iddah.

Baca Selengkapnya →

Nafkah Madhiyah

Nafkah madhiyah adalah nafkah masa lampau yang belum dibayarkan suami kepada istri selama pernikahan berlangsung — utang nafkah yang menumpuk. Istri bisa menagih nafkah madhiyah ini melalui pengadilan, bahkan setelah bercerai. Besarnya dihitung dari jumlah yang seharusnya diberikan per bulan selama periode yang belum dibayar.

Baca Selengkapnya →

Nafkah Mut'ah

Nafkah mut'ah adalah pemberian suami kepada bekas istri setelah cerai talak — sebagai bentuk 'pesangon' perceraian dan penghargaan atas masa pernikahan. Besarnya tidak ditentukan pasti oleh undang-undang, melainkan berdasarkan kemampuan suami dan kepatutan. Pemberian mut'ah hukumnya wajib.

Baca Selengkapnya →

Nice Classification

Nice Classification (Klasifikasi Nice) adalah sistem klasifikasi internasional barang dan jasa yang digunakan untuk mendaftarkan merek dagang dan merek jasa di bawah naungan WIPO (World Intellectual Property Organization). Sistem ini membagi seluruh produk dan layanan di dunia ke dalam 45 kelas klasifikasi, terdiri dari Kelas 1 hingga 34 untuk barang dan Kelas 35 hingga 45 untuk jasa.

Baca Selengkapnya →

Nominee Arrangement

Nominee Arrangement (Perjanjian Pinjam Nama) adalah kesepakatan kontraktual di mana seseorang menggunakan identitas atau nama pihak lain (biasanya Warga Negara Indonesia) untuk dicatatkan secara formal sebagai pemilik sah atas saham perseroan atau sertifikat tanah, sementara modal dan kendali ekonomi sebenarnya dimiliki oleh pihak asing. Praktik ini dilarang mutlak oleh hukum Indonesia dan berakibat kebatalan demi hukum (null and void).

Baca Selengkapnya →

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor identitas resmi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas resmi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Sesuai integrasi regulasi UU HPP, format NPWP orang pribadi kini diintegrasikan menggunakan 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP.

Baca Selengkapnya →

Nota Retur Pajak

Nota Retur Pajak adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli ketika mengembalikan sebagian atau seluruh barang kena pajak yang dibeli kepada Pengusaha Kena Pajak penjual karena rusak atau tidak sesuai pesanan. Dokumen ini berfungsi mengurangi Pajak Keluaran bagi penjual dan mengurangi Pajak Masukan bagi pembeli pada masa pajak terjadinya pengembalian barang.

Baca Selengkapnya →

Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sesuai undang-undang — diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM. Notaris bersifat netral: melayani kepentingan semua pihak dalam satu transaksi, bukan membela salah satu. Wilayah jabatan Notaris mencakup seluruh wilayah provinsi tempatnya berkedudukan.

Baca Selengkapnya →

Novasi

Novasi (pembaruan utang) adalah perjanjian yang menggantikan perikatan lama dengan perikatan baru. Ada tiga jenis: (1) Novasi objektif — objek utang diganti (misalnya utang uang diganti dengan kewajiban menyerahkan barang); (2) Novasi subjektif aktif — kreditur baru menggantikan kreditur lama; (3) Novasi subjektif pasif — debitur baru menggantikan debitur lama.

Baca Selengkapnya →