Definisi Hukum

Apa itu Notaris?

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sesuai undang-undang — diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM. Notaris bersifat netral: melayani kepentingan semua pihak dalam satu transaksi, bukan membela salah satu. Wilayah jabatan Notaris mencakup seluruh wilayah provinsi tempatnya berkedudukan.

Dasar Hukum

UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

Contoh Kasus & Penerapan

Anda mendirikan PT dan membutuhkan seseorang yang membuat Akta Pendirian yang sah. Anda membutuhkan Notaris — bukan pengacara. Notaris yang Anda pilih bisa dari provinsi manapun (tidak terbatas kota seperti PPAT). Carilah Notaris yang spesialis di bidang korporasi untuk pendirian PT.

Butuh bantuan terkait Notaris?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Protokol Notaris Fidusia Kuasa Mutlak Akta di Bawah Tangan Akta Autentik PPAT Surat Kuasa

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.