Definisi Hukum

Apa itu Protokol Notaris?

Protokol Notaris adalah seluruh kumpulan arsip akta dan dokumen yang dibuat oleh atau diserahkan kepada Notaris selama masa jabatannya. Protokol bersifat permanen dan tidak boleh dimusnahkan. Jika Notaris meninggal, pensiun, atau diberhentikan, protokolnya wajib diserahkan ke Notaris lain atau Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Dasar Hukum

Pasal 62–69 UUJN

Contoh Kasus & Penerapan

Akta yang dibuat oleh Notaris 20 tahun lalu masih bisa Anda minta salinannya hari ini. Caranya: hubungi Kantor Notaris penerus protokol Notaris tersebut. Jika Notarisnya masih aktif, langsung hubungi kantornya. Anda berhak mendapat salinan akta yang pernah dibuat di hadapan Notaris tersebut.

Butuh bantuan terkait Protokol Notaris?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Akta Legalisasi Akta Notaris Waarmerking Komparisi Grosse Akta Surat Kuasa

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.