Definisi Hukum

Apa itu Akta Autentik?

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang (seperti Notaris atau PPAT) sesuai bentuk yang ditetapkan undang-undang. Kekuatan pembuktiannya sempurna — isi, tanggal, dan tanda tangan di dalamnya dianggap benar sampai ada putusan pengadilan yang membuktikan sebaliknya.

Dasar Hukum

Pasal 1868 KUHPerdata

Contoh Kasus & Penerapan

Anda menjual tanah dengan Akta Jual Beli yang dibuat PPAT. Di pengadilan, seorang pihak ketiga mempertanyakan keabsahan transaksi. Karena AJB adalah akta autentik, pihak yang mempermasalahkannya wajib membuktikan kepalsuan akta tersebut — beban pembuktian ada di pihak yang menggugat, bukan pada Anda.

Butuh bantuan terkait Akta Autentik?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Akta di Bawah Tangan Notaris Akta Fidusia PPAT Grosse Akta

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.