Definisi Hukum

Apa itu PPAT?

PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala BPN — bukan Kemenkumham — dengan kewenangan membuat akta peralihan dan pembebanan hak atas tanah. Wilayah kerjanya terbatas pada satu kabupaten atau kota saja. Banyak Notaris juga merangkap jabatan PPAT, tapi keduanya adalah jabatan yang berbeda secara hukum.

Dasar Hukum

Pasal 1 PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT

Contoh Kasus & Penerapan

Anda membeli tanah di Bogor. PPAT yang berwenang membuat AJB-nya hanya PPAT yang berkedudukan di wilayah Kabupaten atau Kota Bogor — bukan PPAT dari Jakarta, meskipun lebih dekat kantor Anda.

Butuh bantuan terkait PPAT?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Kuasa Mutlak Hak Guna Usaha Akta di Bawah Tangan Balik Nama Sertifikat Akta Autentik Notaris PPJB Akta Hak Pakai Fidusia Hak Pengelolaan Akta Jual Beli

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.