Definisi Hukum

Apa itu Akta Jual Beli?

Akta Jual Beli (AJB) adalah satu-satunya dokumen yang secara hukum memindahkan hak milik atas tanah atau bangunan dari penjual ke pembeli. Dibuat di hadapan PPAT — bukan Notaris biasa, bukan di bawah tangan. Tanpa AJB, peralihan hak tidak bisa didaftarkan ke BPN.

Dasar Hukum

Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Pasal 2 PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT

Contoh Kasus & Penerapan

Anda membeli rumah dari Pak Budi dengan membayar lunas. Namun Pak Budi menolak ke PPAT karena 'repot'. Tanpa AJB, nama di sertifikat tetap Pak Budi — dan rumah itu secara hukum masih miliknya, bukan milik Anda.

Butuh bantuan terkait Akta Jual Beli?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Akta Pemberian Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik PPh Final Pengalihan Tanah Balik Nama Sertifikat PPAT PPJB Hak Tanggungan APHT BPHTB

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.