Definisi Hukum

Apa itu Hak Tanggungan?

Hak Tanggungan adalah jaminan atas tanah dan bangunan yang diberikan debitur kepada kreditur (biasanya bank) sebagai agunan kredit. Hak Tanggungan itu seperti kunci kontak mobil yang dipegang bank — Anda boleh tinggal di rumah, tapi tidak bisa menjualnya tanpa izin bank selama kredit belum lunas.

Dasar Hukum

UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah

Contoh Kasus & Penerapan

Anda mengambil KPR Rp 500 juta. Bank mensyaratkan Hak Tanggungan atas rumah yang dibeli. PPAT membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang didaftarkan ke BPN. Jika kredit macet, bank berhak mengeksekusi rumah tanpa harus gugat ke pengadilan lebih dulu.

Butuh bantuan terkait Hak Tanggungan?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Akta Pemberian Hak Tanggungan Subrogasi Pemecahan Sertifikat APHT Roya Akta Jual Beli

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.