Definisi Hukum

Apa itu APHT?

APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) adalah akta yang dibuat oleh PPAT untuk mencatat pemberian jaminan Hak Tanggungan atas tanah dari debitur kepada kreditur. APHT wajib didaftarkan ke BPN dalam 7 hari kerja. Hak Tanggungan baru lahir secara hukum saat didaftarkan — bukan saat APHT ditandatangani.

Dasar Hukum

Pasal 10–13 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Contoh Kasus & Penerapan

KPR Anda disetujui. PPAT membuat APHT yang ditandatangani Anda dan pihak bank. PPAT mendaftarkan APHT ke BPN. Setelah pendaftaran selesai, BPN menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan — barulah bank secara hukum memiliki jaminan atas rumah Anda.

Butuh bantuan terkait APHT?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Akta Pemberian Hak Tanggungan PPJB Subrogasi Roya Akta Jual Beli Hak Tanggungan

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.