Definisi Hukum

Apa itu PPJB?

PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) adalah janji untuk melakukan jual beli di masa depan — bukan peralihan hak itu sendiri. Seperti tanda jadi pembelian rumah: Anda sudah berkomitmen beli, penjual berkomitmen jual, tapi hak milik belum berpindah. AJB di hadapan PPAT adalah tahap penyerahan kunci resmi yang harus mengikutinya.

Dasar Hukum

Pasal 1338 KUHPerdata; Yurisprudensi MA No. 329 K/Pdt/1977

Contoh Kasus & Penerapan

Anda membeli apartemen inden (belum dibangun). Developer menandatangani PPJB dengan Anda karena AJB belum bisa dibuat — sertifikat belum terbit. Setelah bangunan selesai dan sertifikat terbit, PPJB harus dikonversi ke AJB. Banyak pembeli lupa langkah ini dan akhirnya hanya pegang PPJB selamanya.

Butuh bantuan terkait PPJB?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Akta Pemberian Hak Tanggungan Hak Pengelolaan Balik Nama Sertifikat PPAT Akta Jual Beli APHT

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.