Definisi Hukum

Apa itu Pemecahan Sertifikat?

Pemecahan sertifikat adalah proses membagi satu sertifikat tanah menjadi dua atau lebih sertifikat yang lebih kecil dengan luas yang berbeda-beda. Prosesnya dilakukan di BPN melalui PPAT setempat. Digunakan ketika pemilik ingin menjual sebagian tanah atau membagi warisan.

Dasar Hukum

Pasal 48 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Contoh Kasus & Penerapan

Anda mewarisi tanah 1.000 m² bersama dua saudara kandung. Agar masing-masing bisa menjual bagiannya secara mandiri, sertifikat induk harus dipecah menjadi tiga sertifikat baru masing-masing ±333 m².

Butuh bantuan terkait Pemecahan Sertifikat?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Surat Ukur Subrogasi Peta Bidang Tanah Roya Sertifikat Hak Milik Hak Tanggungan Pengecekan Sertifikat

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.