Definisi Hukum

Apa itu Pengecekan Sertifikat?

Pengecekan sertifikat adalah proses verifikasi keaslian dan status hukum sertifikat tanah langsung ke kantor BPN setempat, sebelum transaksi jual beli dilakukan. Proses ini membuktikan bahwa sertifikat tidak palsu, tidak dalam sengketa, tidak dijaminkan (dibebani Hak Tanggungan), dan tidak diblokir.

Dasar Hukum

Pasal 34 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Contoh Kasus & Penerapan

Anda akan membeli tanah. Penjual menunjukkan sertifikat yang terlihat asli. Tanpa pengecekan ke BPN, Anda tidak bisa mengetahui apakah sertifikat tersebut sudah diagunkan ke bank lain. Pengecekan wajib dilakukan PPAT sebelum AJB.

Butuh bantuan terkait Pengecekan Sertifikat?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Roya Buku Tanah Surat Ukur Subrogasi Pemecahan Sertifikat Peta Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.