Definisi Hukum

Apa itu Sertifikat Hak Milik?

Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah bukti kepemilikan tanah yang paling kuat dalam hukum Indonesia. Tidak ada batas waktu berlakunya, dapat diwariskan, dapat diagunkan ke bank, dan hanya bisa dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. WNA dan perusahaan asing dilarang memiliki SHM.

Dasar Hukum

Pasal 20–27 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Contoh Kasus & Penerapan

Anda membeli apartemen dengan status HGB. Jika Anda ingin keamanan kepemilikan tertinggi dan bebas batas waktu, targetkan konversi ke SHM — prosesnya bisa dilakukan melalui PPAT setempat.

Butuh bantuan terkait Sertifikat Hak Milik?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Akta Hibah Tanah Akta Pembagian Hak Bersama Hak Guna Bangunan (HGB)Akta Perjanjian Pemanfaatan Lahan Hak Guna Bangunan Pemecahan Sertifikat Hak Milik (Tanah)BPHTB Pengecekan Sertifikat Balik Nama Sertifikat Akta Jual Beli

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.