Definisi Hukum

Apa itu Hak Guna Bangunan?

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri. Masa berlakunya terbatas: maksimal 30 tahun pertama, dapat diperpanjang 20 tahun, dan dapat diperbarui 30 tahun. Jika tidak diperpanjang saat habis masa berlakunya, hak bisa gugur dan tanah kembali ke negara.

Dasar Hukum

Pasal 35–40 UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA); PP No. 18 Tahun 2021

Contoh Kasus & Penerapan

Anda membeli apartemen berstatus HGB tahun 2010 dengan masa berlaku 30 tahun. Artinya HGB habis tahun 2040. Sebelum 2040, Anda harus mengajukan perpanjangan ke BPN — perpanjangan tidak otomatis terjadi.

Butuh bantuan terkait Hak Guna Bangunan?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan (HGB)Akta Perjanjian Pemanfaatan Lahan Hak Milik (Tanah)Hak Pakai Sertifikat Hak Milik

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.