Definisi Hukum

Apa itu Akta Pembagian Hak Bersama?

Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) adalah akta yang dibuat oleh PPAT untuk membagi kepemilikan tanah yang dimiliki secara bersama-sama oleh beberapa orang — misalnya setelah warisan atau harta bersama perceraian. Setelah APHB dibuat, masing-masing pihak mendapatkan sertifikat atas namanya sendiri.

Dasar Hukum

Pasal 51 PP No. 24 Tahun 1997; Pasal 2 ayat (2) PP No. 37 Tahun 1998

Contoh Kasus & Penerapan

Setelah ayah Anda meninggal, ada tiga orang anak sebagai ahli waris yang mewarisi satu bidang tanah. Untuk memisahkan kepemilikan agar masing-masing punya sertifikat sendiri, PPAT membuat APHB yang kemudian didaftarkan ke BPN.

Butuh bantuan terkait Akta Pembagian Hak Bersama?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Akta Hibah Tanah IMB / PBG Akta Perjanjian Pemanfaatan Lahan Sertifikat Hak Milik PPh Final Pengalihan Tanah BPHTB

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.