Definisi Hukum

Apa itu PPh Final Pengalihan Tanah?

PPh Final atas Pengalihan Tanah dan Bangunan adalah pajak yang wajib dibayar oleh penjual sebesar 2,5% dari harga jual atau nilai jual objek pajak (NJOP), mana yang lebih tinggi. Pajak ini bersifat final — tidak perlu dilaporkan ulang di SPT Tahunan.

Dasar Hukum

PP No. 34 Tahun 2016 tentang PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Contoh Kasus & Penerapan

Anda menjual tanah seharga Rp 800 juta. PPh Final yang harus Anda setor ke kas negara sebelum AJB = 2,5% × Rp 800 juta = Rp 20 juta. Jika tidak dibayar, PPAT menolak membuat AJB.

Butuh bantuan terkait PPh Final Pengalihan Tanah?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

PPh Pasal 22 Akta Hibah Tanah Akta Pembagian Hak Bersama SPT Masa Pre-Project Selling IMB / PBG Sertifikat SHRS E-FIN (Electronic Filing Identification Number)Konsultan Pajak Akta Jual Beli Tax Amnesty BPHTB

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.