Definisi Hukum

Apa itu Pre-Project Selling?

Pre-project selling adalah penjualan properti oleh developer sebelum pembangunan selesai atau bahkan sebelum dimulai — sering dikenal sebagai 'beli inden'. Pembeli membayar berdasarkan janji dan desain di atas kertas. Risikonya tinggi: proyek bisa mangkrak, spesifikasi berubah, atau developer kabur. Perlindungan utama pembeli adalah PPJB yang dibuat di hadapan Notaris.
Advertisement

Dasar Hukum

UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; Permen PUPR No. 11 Tahun 2019

Contoh Kasus & Penerapan

Anda membeli apartemen yang baru akan dibangun dengan harga Rp 800 juta. Developer meminta DP 30%. Sebelum membayar sepeser pun, minta PPJB dibuat di hadapan Notaris — bukan di kantor marketing — yang mencantumkan spesifikasi jelas, jadwal serah terima, dan denda keterlambatan.

Butuh bantuan terkait Pre-Project Selling?

Temukan Notaris / Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Pre-Project Selling?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

Zona Nilai TanahPPh Final Pengalihan TanahIMB / PBGZonasiSertifikat SHRSBPHTB

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.