Definisi Hukum

Apa itu Zonasi?

Zonasi adalah penetapan peruntukan suatu bidang tanah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) — apakah tanah itu boleh digunakan untuk perumahan, perdagangan, industri, pertanian, atau kawasan hijau. Membeli tanah tanpa mengecek zonasi berisiko berakhir dengan lahan yang tidak bisa dibangun atau tidak bisa digunakan sesuai rencana.

Dasar Hukum

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang KKPR

Contoh Kasus & Penerapan

Anda membeli tanah murah di pinggir kota untuk dibangun gudang. Setelah beli, ternyata zonasi tanah tersebut adalah RTH (Ruang Terbuka Hijau) — tidak boleh dibangun sama sekali. Izin mendirikan bangunan tidak akan pernah terbit.

Butuh bantuan terkait Zonasi?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Pre-Project Selling Tanah Negara Sertifikat SHRS Zona Nilai Tanah Tanah Wakaf BPHTB

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.