Definisi Hukum

Apa itu Tanah Wakaf?

Tanah wakaf adalah tanah yang oleh pemiliknya (wakif) diserahan secara permanen untuk digunakan bagi kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariat Islam. Setelah diwakafkan, tanah tidak bisa dijual, diwariskan, atau diagunkan — statusnya tetap wakaf selamanya.

Dasar Hukum

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; PP No. 42 Tahun 2006

Contoh Kasus & Penerapan

Seorang dermawan mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun masjid. Setelah akta ikrar wakaf dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan didaftarkan ke BPN, tanah tersebut tidak bisa lagi diperjualbelikan oleh siapa pun — termasuk ahli warisnya.

Butuh bantuan terkait Tanah Wakaf?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Penetapan Lokasi Zona Nilai Tanah Ganti Rugi Pengadaan Tanah Tanah Negara Zonasi Sertifikat SHRS

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.