Definisi Hukum

Apa itu Sertifikat SHRS?

Sertifikat Hak Milik Rumah Susun (SHRS atau SHMRS) adalah bukti kepemilikan unit apartemen atau kondominium yang paling kuat. Berbeda dengan SHM tanah biasa, SHRS mencakup hak atas unit hunian beserta hak bersama atas fasilitas umum gedung. Masa berlakunya mengikuti masa HGB lahan gedung tersebut berdiri.

Dasar Hukum

UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; PP No. 13 Tahun 2021

Contoh Kasus & Penerapan

Anda membeli apartemen di Jakarta. Developer berjanji menerbitkan SHRS dalam 2 tahun setelah serah terima. Pastikan dalam PPJB ada klausul yang mewajibkan developer menerbitkan SHRS — tanpa itu Anda hanya pegang akta jual beli tanpa sertifikat.

Butuh bantuan terkait Sertifikat SHRS?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Pre-Project Selling Zona Nilai Tanah Tanah Wakaf PPh Final Pengalihan Tanah Zonasi BPHTB

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.