Definisi Hukum

Apa itu BPHTB?

BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) adalah pajak yang wajib dibayar oleh pembeli saat memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Besarnya 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) — yaitu harga beli dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) yang ditetapkan masing-masing daerah. PPAT tidak akan menandatangani AJB jika BPHTB belum dibayar.
Advertisement

Dasar Hukum

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Pasal 24 PP No. 37 Tahun 1998

Contoh Kasus & Penerapan

Anda membeli tanah seharga Rp 500 juta. NPOPTKP di kota Anda adalah Rp 60 juta. BPHTB terutang = 5% × (Rp 500 juta − Rp 60 juta) = Rp 22 juta. Ini harus dibayar sebelum hari penandatanganan AJB.

Butuh bantuan terkait BPHTB?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

PPh Pasal 22PPh Pasal 23Akta Pembagian Hak BersamaPPh Final Pengalihan TanahSPT MasaPre-Project SellingIMB / PBGZonasiSertifikat SHRSSertifikat Hak MilikE-FIN (Electronic Filing Identification Number)Konsultan PajakAkta Jual Beli

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.