Definisi Hukum

Apa itu E-FIN (Electronic Filing Identification Number)?

E-FIN (Electronic Filing Identification Number) adalah nomor identitas digital unik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak orang pribadi maupun badan usaha untuk melakukan autentikasi dan enkripsi transaksi perpajakan secara daring. Nomor E-FIN berfungsi sebagai kunci aktivasi akun DJP Online, pelaporan SPT elektronik (e-Filing), permohonan sertifikat elektronik, dan reset kata sandi portal pajak resmi.

Dasar Hukum

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-41/PJ/2015 stdd PER-06/PJ/2019 jo. PMK No. 81 Tahun 2024

Contoh Kasus & Penerapan

Banyak Wajib Pajak panik saat batas waktu lapor SPT pada akhir Maret karena lupa password akun DJP Online. Untuk mereset password, Anda wajib memiliki E-FIN. Simpan E-FIN Anda sebaik mungkin seperti menyimpan nomor PIN bank.

Butuh bantuan terkait E-FIN (Electronic Filing Identification Number)?

Temukan Konsultan Pajak terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

PPh Final Pengalihan Tanah SPT Masa Surat Setoran Pajak (SSP)Konsultan Pajak Tax Amnesty BPHTB SPT Tahunan

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.