Definisi Hukum

Apa itu PPh Pasal 23?

PPh Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah/penghargaan, sewa harta selain tanah dan bangunan, serta imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Tarif umum pemotongan adalah 2% untuk jasa dan sewa peralatan, serta 15% untuk dividen dan royalti.

Dasar Hukum

Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan stdd UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP jo. PMK No. 141/PMK.03/2015

Contoh Kasus & Penerapan

Perusahaan Anda menyewa jasa konsultan hukum perdata sebesar Rp 50 juta. Saat mentransfer fee, perusahaan Anda wajib memotong 2% (Rp 1 juta) sebagai PPh 23, mentransfer Rp 49 juta ke konsultan, lalu memberikan bukti potong elektronik (e-Bupot) kepada konsultan tersebut.

Butuh bantuan terkait PPh Pasal 23?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

PPh Pasal 26 PPh Pasal 4 Ayat 2 PPh Badan PPh Pasal 22 SPT Masa Bukti Potong BPHTB

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.