Definisi Hukum

Apa itu Ganti Rugi Pengadaan Tanah?

Ganti rugi pengadaan tanah adalah kompensasi yang wajib dibayar pemerintah kepada pemilik tanah yang terkena proyek pembangunan untuk kepentingan umum. Ganti rugi ditetapkan oleh penilai independen berlisensi (appraisal) — bukan sepihak oleh pemerintah. Pemilik yang tidak setuju bisa mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan kasasi ke MA.
Advertisement

Dasar Hukum

UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah; PP No. 19 Tahun 2021

Contoh Kasus & Penerapan

Rumah Anda terkena proyek tol. Pemerintah menunjuk appraisal independen yang menilai tanah Anda Rp 2 miliar. Anda merasa nilainya kurang (rumah Anda memang baru direnovasi). Anda berhak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri — pengadilan menunjuk appraisal baru yang nilainya mengikat kedua pihak.

Butuh bantuan terkait Ganti Rugi Pengadaan Tanah?

Temukan Notaris / Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Ganti Rugi Pengadaan Tanah?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

Penetapan LokasiSengketa Batas TanahTanah NegaraPengosongan LahanSertifikat GandaTanah Wakaf

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.