Definisi Hukum

Apa itu Sertifikat Ganda?

Sertifikat ganda adalah kondisi di mana satu bidang tanah memiliki dua atau lebih sertifikat yang berbeda nomor — yang seharusnya tidak mungkin terjadi dalam sistem pendaftaran tanah yang benar. Sertifikat ganda bisa terjadi akibat kelalaian administratif BPN atau pemalsuan. Penyelesaiannya melalui pembatalan salah satu sertifikat oleh BPN atau putusan pengadilan.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997

Contoh Kasus & Penerapan

Anda membeli tanah dengan sertifikat SHM resmi. Kemudian muncul orang lain dengan SHM berbeda nomor untuk tanah yang sama. Ini sertifikat ganda. Kasus ini harus dibawa ke pengadilan — hakim akan memutus sertifikat mana yang sah berdasarkan kronologi penerbitan dan iktikad baik masing-masing pihak.

Butuh bantuan terkait Sertifikat Ganda?

Temukan Notaris / Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Sertifikat Ganda?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

Pengosongan LahanGanti Rugi Pengadaan TanahPenetapan LokasiSengketa Batas TanahSKGRSKPT

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.