Definisi Hukum

Apa itu SKGR?

SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) adalah dokumen yang membuktikan peralihan kepemilikan tanah melalui pembayaran sejumlah uang, namun belum terdaftar di BPN. Dokumen ini umum di beberapa daerah seperti Riau sebagai pengganti sementara sebelum sertifikat terbit — bukan pengganti sertifikat yang sah secara nasional.

Dasar Hukum

Hukum adat setempat; belum diatur secara spesifik dalam regulasi nasional BPN

Contoh Kasus & Penerapan

Di beberapa kabupaten di Riau, jual beli tanah adat masih menggunakan SKGR yang disahkan camat. Jika Anda membeli tanah dengan SKGR, segera urus konversi ke sertifikat resmi melalui BPN agar memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Butuh bantuan terkait SKGR?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Konversi Girik ke SHM Sengketa Batas Tanah Sertifikat Ganda Letter C SKPT Konversi Hak Tanah

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.