Definisi Hukum

Apa itu Konversi Girik ke SHM?

Konversi girik ke SHM adalah proses merubah bukti kepemilikan tanah adat/tradisional (girik, letter C, petuk D) menjadi Sertifikat Hak Milik yang resmi dan kuat secara hukum modern. Prosesnya dilakukan di BPN dengan melampirkan dokumen riwayat tanah, surat pernyataan tidak sengketa dari lurah/camat, dan data identitas pemohon.

Dasar Hukum

Ketentuan Konversi UUPA 1960; PP No. 24 Tahun 1997

Contoh Kasus & Penerapan

Anda mewarisi tanah warisan yang hanya berbekal girik tahun 1972. Untuk mendapatkan SHM, Anda perlu: riwayat girik yang tidak terputus, surat pernyataan tidak sengketa dari RT/RW/Lurah, SPPT PBB, dan pengukuran oleh BPN. Setelah semua lengkap, BPN menerbitkan SHM atas nama Anda.

Butuh bantuan terkait Konversi Girik ke SHM?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

SKGR Girik SKPT Konversi Hak Tanah Letter C Pendaftaran Tanah Sporadik

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.