Definisi Hukum

Apa itu Pendaftaran Tanah Sporadik?

Pendaftaran tanah sporadik adalah pendaftaran tanah yang dilakukan atas inisiatif pemilik tanah secara individual — bukan bagian dari program massal pemerintah seperti PTSL. Pemilik mengajukan permohonan ke BPN secara mandiri, dengan biaya yang lebih tinggi dibanding PTSL.

Dasar Hukum

Pasal 13 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Contoh Kasus & Penerapan

Anda memiliki tanah warisan di desa yang tidak masuk program PTSL tahun ini. Alih-alih menunggu, Anda bisa mengajukan pendaftaran tanah sporadik ke BPN secara mandiri agar segera mendapatkan sertifikat resmi.

Butuh bantuan terkait Pendaftaran Tanah Sporadik?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

BPN Konversi Girik ke SHM Warkah Letter C PTSL Girik

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.