Definisi Hukum

Apa itu Girik?

Girik (juga disebut letter C atau petuk D) adalah bukti pembayaran pajak tanah pada masa penjajahan Belanda — bukan sertifikat kepemilikan. Banyak masyarakat keliru menganggap girik setara dengan SHM. Girik tidak bisa diagunkan ke bank, tidak memberikan kekuatan hukum yang sama, dan mudah disengketakan.

Dasar Hukum

Pasal 56 UUPA (tanah dengan dokumen adat); PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Contoh Kasus & Penerapan

Penjual tanah menunjukkan girik 1964 sebagai bukti kepemilikan. Sebelum membeli, Anda wajib memastikan tanah tersebut sudah dikonversi ke SHM atau setidaknya dalam proses PTSL — membeli tanah berbekal girik saja sangat berisiko.

Butuh bantuan terkait Girik?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

BPN Konversi Girik ke SHM Konversi Hak Tanah Letter C Pendaftaran Tanah Sporadik PTSL

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.