Definisi Hukum

Apa itu Daftar Positif Investasi?

Daftar Positif Investasi (DPI) adalah kerangka regulasi penanaman modal di Indonesia yang menetapkan bidang usaha yang terbuka untuk kegiatan investasi, dengan prinsip bahwa seluruh bidang usaha terbuka bagi penanaman modal (termasuk modal asing hingga 100%) kecuali bidang yang dinyatakan tertutup mutlak atau hanya dapat diusahakan oleh pemerintah pusat. DPI menggantikan rezim lama Daftar Negatif Investasi (DNI) guna mempermudah masuknya arus investasi langsung.
Advertisement

Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal jo. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021.

Contoh Kasus & Penerapan

Berdasarkan aturan DPI, sektor perdagangan besar dan platform digital kini terbuka bagi modal asing 100%, sedangkan sektor budidaya tanaman ganja dan kasino perjudian tertutup mutlak untuk segala jenis penanaman modal.

Butuh bantuan terkait Daftar Positif Investasi?

Temukan Notaris / Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Daftar Positif Investasi?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.