Definisi Hukum

Apa itu Dewan Komisaris?

Dewan Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan direksi dan memberi nasihat. Komisaris tidak boleh terlibat dalam pengelolaan operasional sehari-hari. Komisaris mewakili kepentingan pemegang saham dalam mengawasi jalannya perusahaan.

Dasar Hukum

Pasal 108–121 UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT)

Contoh Kasus & Penerapan

Direksi PT berencana menjual aset utama perusahaan. Berdasarkan Anggaran Dasar, tindakan ini memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebelum dibawa ke RUPS. Komisaris berhak menolak jika menilai langkah itu merugikan perusahaan — dan harus menjelaskan alasan penolakan secara tertulis.

Butuh bantuan terkait Dewan Komisaris?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Pemegang Saham Pengendali Akta Berita Acara RUPS Perjanjian Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT)RUPSLB Komisaris Independen Direksi

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.