Definisi Hukum

Apa itu Pemegang Saham Pengendali?

Pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki saham lebih dari 50%, atau memiliki kemampuan nyata untuk menentukan pengelolaan dan kebijakan perusahaan meski kepemilikannya di bawah 50%. Pemegang saham pengendali di perusahaan terbuka wajib melaporkan kepemilikannya ke OJK dan bertanggung jawab dalam transaksi afiliasi.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 1 angka 4 UUPT; POJK No. 42/POJK.04/2020

Contoh Kasus & Penerapan

Perusahaan A memiliki 55% saham PT B. Perusahaan A adalah pemegang saham pengendali. Jika Perusahaan A ingin melakukan transaksi bisnis dengan PT B (misalnya menjual aset ke PT B), transaksi itu disebut 'transaksi afiliasi' yang perlu mendapat persetujuan pemegang saham independen untuk melindungi investor kecil.

Butuh bantuan terkait Pemegang Saham Pengendali?

Temukan Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Pemegang Saham Pengendali?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

Perjanjian Pemegang SahamDivestasiDewan KomisarisMergerDireksiKomisaris Independen

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.