Definisi Hukum

Apa itu DJKI?

DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) adalah unit di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang berwenang menerima, memeriksa, dan menerbitkan sertifikat atas permohonan Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Indikasi Geografis. Pendaftaran HAKI ke DJKI dilakukan online melalui pdki-indonesia.dgip.go.id.
Advertisement

Dasar Hukum

Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 tentang Kemenkumham

Contoh Kasus & Penerapan

Anda ingin mendaftarkan merek produk Anda. Buka pdki-indonesia.dgip.go.id, buat akun, pilih jenis HAKI 'Merek', isi formulir, unggah etiket merek, pilih kelas, dan bayar PNBP online. DJKI akan memeriksa dan mengumumkan merek Anda selama 2 bulan sebelum diterbitkan sertifikat.

Butuh bantuan terkait DJKI?

Temukan Konsultan Paten / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Sanggahan MerekPendaftaran Merek (First to File)Merek DagangKelas MerekOposisi MerekEtiket MerekMadrid Protocol

Baca Juga

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.

Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Dagang: Akta Notaris, Jual Beli, dan Waris

Panduan hukum komprehensif prosedur pengalihan hak merek dagang terdaftar di DJKI. Ketahui dasar hukum Pasal 41 UU Merek, kewajiban akta otentik Notaris, syarat dokumen balik nama, biaya PNBP Rp 1.000.000, serta akibat hukum tidak dicatatkan.