Definisi Hukum

Apa itu Pendaftaran Merek (First to File)?

Prinsip First to File adalah doktrin hukum kepemilikan merek di Indonesia di mana hak eksklusif atas suatu merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran resmi ke DJKI, bukan kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut dalam perdagangan. Doktrin ini mewajibkan pelaku usaha mendaftarkan nama brand sedini mungkin agar terlindungi dari pembajakan nama oleh pihak lain yang beritikad tidak baik.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Contoh Kasus & Penerapan

⚠️ Jebakan umum: Anda sudah berjualan dengan nama 'Kopi Senja' selama 10 tahun, tapi lupa mendaftarkannya. Tiba-tiba ada kompetitor baru yang mendaftarkan merek tersebut di DJKI. Secara hukum, merek itu adalah milik kompetitor, dan Anda justru bisa dituntut jika masih memakainya.

Butuh bantuan terkait Pendaftaran Merek (First to File)?

Temukan Konsultan Paten / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Pemeriksaan Formalitas MerekDJKIKelas MerekMasa Sanggah MerekOposisi MerekEtiket MerekPemeriksaan Substantif MerekMerek (Brand)Merek DagangRoyalti

Baca Juga

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.

Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Dagang: Akta Notaris, Jual Beli, dan Waris

Panduan hukum komprehensif prosedur pengalihan hak merek dagang terdaftar di DJKI. Ketahui dasar hukum Pasal 41 UU Merek, kewajiban akta otentik Notaris, syarat dokumen balik nama, biaya PNBP Rp 1.000.000, serta akibat hukum tidak dicatatkan.