Mendirikan PT melalui Notaris: Syarat, Biaya, dan Proses Lengkap 2025

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) melalui Notaris adalah proses pembuatan akta otentik pendirian badan hukum yang disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM melalui sistem AHU Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pendirian PT persekutuan modal mewajibkan minimal 2 orang pendiri dan penyetoran modal minimal 25% dari total modal dasar perseroan ke dalam rekening perseroan. Seluruh rangkaian prosedur legalitas dari pemesanan nama hingga terbitnya Surat Keputusan Kemenkumham dan NIB OSS-RBA umumnya berlangsung selama 3 hingga 7 hari kerja. Kepemilikan akta notaris dan status badan hukum resmi memberikan perlindungan pemisahan harta pribadi serta membuka akses perbankan dan perizinan usaha bagi Anda.

Legalitas badan usaha merupakan fondasi paling krusial sebelum Anda meluncurkan kegiatan komersial, menjalin kemitraan strategis, maupun mengajukan fasilitas permodalan ke lembaga keuangan. Pemahaman mendalam mengenai hierarki regulasi, struktur permodalan, klasifikasi bidang usaha, dan prosedur pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM RI akan menjauhkan bisnis Anda dari risiko sengketa kepemilikan saham serta hambatan perizinan berusaha di kemudian hari.

---

Apa Itu Perseroan Terbatas (PT) dan Mengapa Wajib Didirikan Melalui Akta Notaris?

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Status badan hukum (rechtspersoon) memberikan kapasitas hukum mandiri kepada PT sebagai subjek hukum perdata yang terpisah dari individu-individu yang mendirikannya.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│             TIGA PILAR YURIDIS PERSEROAN TERBATAS (PT)           │
├──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ 1. Subjek Hukum Mandiri      │ Bertindak atas nama sendiri dalam │
│    (Persona Standi in Judicio)│ hubungan bisnis dan pengadilan   │
├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 2. Tanggung Jawab Terbatas   │ Tanggung jawab pemegang saham     │
│    (Limited Liability)       │ sebatas porsi saham yang disetor  │
├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 3. Persekutuan Modal Murni   │ Modal terbagi atas lembar saham   │
│    (Kapitaalvennootschap)    │ yang dapat dialihkan secara sah   │
└──────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

Status badan hukum PT berfungsi seperti perisai pelindung finansial bagi Anda. Jika perusahaan mengalami kerugian operasional atau kebangkrutan di masa depan, aset pribadi Anda seperti rumah tinggal, kendaraan, dan tabungan keluarga terlindungi secara hukum dari sita eksekusi utang perseroan, sepanjang Anda tidak melakukan tindakan melawan hukum (piercing the corporate veil).

Kewajiban mendirikan PT melalui akta otentik Notaris ditegaskan secara imperatif dalam Pasal 7 ayat (1) UU PT:

1. Syarat Konstitutif Badan Hukum: Akta Notaris berbahasa Indonesia merupakan syarat mutlak agar Anggaran Dasar perseroan diakui sah oleh negara dan dapat didaftarkan ke pangkalan data Ditjen Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU Kemenkumham RI).
2. Kekuatan Pembuktian Sempurna: Akta otentik Notaris memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil di hadapan pengadilan (Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata), menjamin keabsahan kepemilikan saham dan hak suara para pendiri tanpa dapat disangkal sepihak.
3. Penyuluhan dan Netralitas Pejabat Publik: Notaris bertindak sebagai pejabat umum yang netral (onpartijdig) untuk memastikan bahwa klausul Anggaran Dasar tidak melanggar asas ketertiban umum, undang-undang perseroan, dan peraturan perpajakan.

---

Apa Perbedaan Utama PT Persekutuan Modal (PT Biasa) dan PT Perorangan (UMKM)?

Perseroan Terbatas di Indonesia terbagi menjadi dua klasifikasi utama pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu PT Persekutuan Modal (PT Biasa) dan PT Perorangan khusus untuk skala usaha mikro dan kecil. Pemahaman komparatif antara kedua entitas ini sangat penting agar Anda dapat menentukan bentuk badan hukum yang paling efisien dan sesuai dengan rencana ekspansi bisnis Anda:

Parameter Pembeda	PT Persekutuan Modal (PT Biasa)	PT Perorangan (Skala Usaha Mikro & Kecil)
Dasar Regulasi	UU No. 40/2007 jo UU No. 6/2023 (UU Cipta Kerja)	PP No. 8/2021 jo Permenkumham No. 21/2021
Jumlah Pendiri & Pemegang Saham	Minimal 2 orang atau lebih (WNI, WNA, atau Badan Hukum)	Wajib tepat 1 orang individu (WNI berusia minimal 17 tahun)
Keterlibatan Notaris	Wajib dibuat dengan Akta Notaris otentik	Tidak melalui Notaris (Pernyataan Pendirian mandiri secara online)
Batasan Modal & Omzet Usaha	Tidak ada batasan maksimal (Mikro, Kecil, Menengah, Besar)	Maksimal modal usaha ≤ Rp 1 Miliar dan omzet tahunan ≤ Rp 5 Miliar
Struktur Organ Perseroan	Wajib memiliki RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris terpisah	Pendiri bertindak sebagai Direktur tunggal tanpa Dewan Komisaris
Status Modal Asing (PMA)	Dapat berstatus Penanaman Modal Asing (PMA)	Wajib 100% Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) individu
Biaya Pengesahan & PNBP	Tarif PNBP Kemenkumham Rp 300.000 – Rp 5.000.000 + Honor Notaris	Tarif PNBP pendaftaran Rp 50.000 tanpa biaya honorarium notaris
Fleksibilitas Pendanaan Investor	Sangat fleksibel (dapat menerbitkan saham baru untuk investor luar)	Terbatas; wajib konversi ke PT Biasa via Notaris jika investor masuk

PT Perorangan sangat ideal untuk pengusaha pemula yang merintis bisnis solo dengan perputaran modal terbatas. Sebaliknya, jika Anda berencana mengumpulkan modal dari beberapa rekan pendiri, menargetkan pendanaan dari venture capital, atau berpartisipasi dalam tender proyek berskala besar, PT Persekutuan Modal melalui Akta Notaris adalah pilihan mutlak sejak hari pertama.

---

Apa Saja Syarat Dokumen dan Data yang Wajib Disiapkan Pendiri PT?

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) mewajibkan para pendiri untuk melengkapi lima kelompok persyaratan dokumen dan data yuridis sebelum Notaris dapat memproses draf akta. Kelengkapan berkas yang valid akan mempercepat verifikasi data pada sistem elektronik Kemenkumham:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│            5 KELOMPOK DOKUMEN PERSYARATAN PENDIRIAN PT           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. Nama Perseroan Terbatas (Minimal 3 kata baku bahasa Indonesia)│
│ 2. Data Identitas Lengkap Para Pendiri, Direksi, & Komisaris     │
│ 3. Struktur Modal (Modal Dasar, Modal Ditempatkan & Disetor)     │
│ 4. Klasifikasi Bidang Usaha (Pemilihan Kode KBLI 2020 5 Digit)   │
│ 5. Alamat Domisili Usaha & Bukti Legalitas Tempat Usaha          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1. Penentuan Nama Perseroan Terbatas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, penamaan PT PMDN wajib mematuhi ketentuan baku:

• Terdiri dari minimal 3 (tiga) kata berbahasa Indonesia (contoh: PT Maju Jaya Abadi).
• Belum pernah digunakan secara sah oleh perseroan lain atau tidak memiliki kemiripan bunyi/ucapan dengan perseroan terdaftar di Ditjen AHU.
• Tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan.
• Tidak memakai nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau organisasi internasional tanpa izin resmi.

2. Dokumen Identitas Para Pendiri dan Pengurus

• Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP): Salinan KTP seluruh pendiri, calon Direktur, dan calon Komisaris yang telah terdaftar di database Dukcapil.
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): NPWP pribadi seluruh pengurus dan pemegang saham dengan status validasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) aktif tanpa tunggakan pelaporan SPT Tahunan.
• Kartu Keluarga (KK): Untuk verifikasi alamat domisili dan status perkawinan pendiri.
• Paspor dan KITAS/KITAP: Khusus bagi Warga Negara Asing (WNA) yang menjadi pendiri atau pengurus pada PT Penanaman Modal Asing (PT PMA).
• Alamat Email dan Nomor Telepon Aktif: Kontak resmi perseroan dan masing-masing pengurus untuk integrasi sistem Ditjen AHU dan OSS-RBA.

3. Struktur Permodalan Perseroan

• Modal Dasar (Authorized Capital): Total nominal saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan. Besaran modal dasar ditentukan sepenuhnya berdasarkan kesepakatan internal para pendiri (UU Cipta Kerja menghapus batasan minimum Rp 50.000.000).
• Modal Ditempatkan dan Disetor (Issued & Paid-up Capital): Minimal 25% dari modal dasar wajib ditempatkan dan disetor penuh per akta pendirian perseroan (Pasal 33 ayat (1) UU PT). Bukti penyetoran modal dituangkan dalam surat pernyataan setor modal atau bukti setor rekening bank.
• Porsi Kepemilikan Saham: Pembagian persentase kepemilikan lembar saham antar pemegang saham secara rinci.

4. Klasifikasi Bidang Usaha (KBLI 2020)

Para pendiri wajib menentukan bidang kegiatan usaha perseroan mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) edisi 2020 dengan kode 5 (lima) digit. Kode KBLI ini dicantumkan dalam pasal maksud dan tujuan Anggaran Dasar dan menjadi dasar analisis tingkat risiko usaha di portal OSS-RBA.

5. Domisili dan Zonasi Tempat Usaha

• Alamat lengkap kantor perseroan (jalan, nomor gedung/ruko, RT/RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan kode pos).
• Bukti kepemilikan tempat usaha (Sertifikat Hak Milik/HGB) atau surat perjanjian sewa kantor minimal 1 tahun.
• Izin Penggunaan Bangunan atau kesesuaian zonasi ruang berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) setempat. Di kota-kota besar seperti Jakarta, penggunaan kantor virtual (Virtual Office) diizinkan sepanjang gedung pengelola berlokasi di zona perkantoran atau zona komersial resmi.

---

Bagaimana Alur Prosedur Pendirian PT dari Pemesanan Nama hingga Terbit NIB dan SK Kemenkumham?

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) melalui Notaris dilaksanakan melalui enam tahapan sistematis yang terintegrasi antara kantor Notaris, portal AHU Online Kemenkumham, dan sistem OSS-RBA.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│              ALUR 6 TAHAP PROSEDUR PENDIRIAN PERSEROAN           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Tahap 1: Pengecekan & Pemesanan Nama PT di Portal AHU Online     │
│                             ↓                                    │
│ Tahap 2: Penyusunan Draf Anggaran Dasar oleh Notaris             │
│                             ↓                                    │
│ Tahap 3: Penandatanganan Minuta Akta Pendirian di Depan Notaris  │
│                             ↓                                    │
│ Tahap 4: Pengesahan Badan Hukum & Terbit SK Menkumham            │
│                             ↓                                    │
│ Tahap 5: Penerbitan NPWP Badan & Pendaftaran Akun Pajak          │
│                             ↓                                    │
│ Tahap 6: Penerbitan NIB & Izin Usaha Berbasis Risiko di OSS-RBA  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Tahap 1: Pengecekan dan Pemesanan Nama PT di AHU Online

Notaris melakukan pengecekan ketersediaan nama perseroan di pangkalan data AHU Online Kemenkumham. Setelah nama diverifikasi belum digunakan pihak lain, Notaris membayarkan voucer PNBP pemesanan nama. Sistem Ditjen AHU akan menerbitkan bukti pemesanan nama yang mengunci nama PT tersebut selama masa berlaku 60 (enam puluh) hari kalender.

Tahap 2: Penyusunan Draf Anggaran Dasar oleh Notaris

Notaris menyusun draf Anggaran Dasar perseroan berdasarkan kesepakatan para pendiri. Draf ini merinci nama dan tempat kedudukan, jangka waktu berdiri perseroan (dapat berlaku seumur hidup), maksud dan tujuan serta kegiatan usaha (KBLI 2020), jumlah modal dasar dan modal disetor, nilai nominal per lembar saham, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta tata tertib penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Tahap 3: Penandatanganan Minuta Akta Pendirian

Seluruh pendiri atau kuasa hukum sah yang ditunjuk melalui Surat Kuasa Otentik hadir secara fisik di hadapan Notaris dan minimal 2 (dua) orang saksi instrumen. Notaris membacakan seluruh isi minuta akta pendirian, mengonfirmasi identitas para pihak, dan memastikan kesepakatan disetujui tanpa paksaan sebelum para pihak membubuhkan tanda tangan basah di lembar minuta akta.

Tahap 4: Pengesahan Badan Hukum dan Terbit SK Kemenkumham

Notaris menginput data akta pendirian ke sistem AHU Online dan melunasi voucer PNBP pengesahan badan hukum. Setelah data divalidasi secara elektronik, Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas. Pada detik SK Menkumham ini terbit, PT resmi sah berstatus sebagai badan hukum mandiri yang diakui oleh negara.

Tahap 5: Penerbitan NPWP Badan dan Konfirmasi Status Wajib Pajak

Setelah SK Kemenkumham terbit, data perseroan secara otomatis terintegrasi ke sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perseroan akan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan berformat 16 digit beserta Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pajak. Pengurus perseroan selanjutnya dapat mengaktifkan akun pajak digital perusahaan untuk kebutuhan pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT masa.

Tahap 6: Penerbitan NIB dan Perizinan Usaha Berbasis Risiko di OSS-RBA

Tahap akhir adalah pendaftaran hak akses di portal Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) Kementerian Investasi/BKPM. Sistem OSS akan memverifikasi bidang usaha KBLI yang tertera di akta dan menerbitkan:

• Nomor Induk Berusaha (NIB): Berfungsi sebagai identitas tunggal pelaku usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan.
• Sertifikat Standar / Izin Usaha: Sesuai tingkat risiko kegiatan usaha:
  • Risiko Rendah: NIB berlaku langsung sebagai izin final untuk operasional dan komersial.
  • Risiko Menengah Rendah: NIB ditambah Sertifikat Standar pernyataan mandiri (self-declaration).
  • Risiko Menengah Tinggi: NIB ditambah Sertifikat Standar yang diverifikasi oleh instansi teknis terkait.
  • Risiko Tinggi: NIB ditambah Izin Usaha (Izin) yang memerlukan persetujuan dan verifikasi lapangan dari kementerian atau dinas teknis pemerintah daerah.

---

Berapa Rincian Biaya Pembuatan PT di Notaris dan PNBP Pengesahan Kemenkumham?

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) memerlukan komponen biaya yang terbagi menjadi tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) resmi Kementerian Hukum dan honorarium jasa hukum Notaris. Tarif PNBP pengesahan badan hukum telah diatur secara resmi oleh pemerintah berdasarkan skala modal perseroan:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│           STRUKTUR KOMPONEN BIAYA PENDIRIAN PT (PERUSAHAAN)      │
├──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ Komponen Negara (PNBP Resmi) │ Pemesanan nama, pengesahan badan  │
│                              │ hukum, & Berita Negara (BNRI)     │
├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ Komponen Jasa Notaris        │ Penyusunan akta, pembacaan minuta,│
│                              │ pendaftaran AHU, & konsultasi     │
├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ Komponen Perizinan OSS-RBA   │ Tarif Resmi Pemerintah = Rp 0     │
│                              │ (Gratis tanpa pungutan negara)    │
└──────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

Komponen Pengeluaran	PT Skala Mikro (Modal ≤ Rp 25 Juta)	PT Skala Kecil (Modal > Rp 25 Juta – Rp 1 Miliar)	PT Skala Menengah (Modal > Rp 1 Miliar – Rp 5 Miliar)	PT Skala Besar / PMA (Modal > Rp 5 Miliar)
PNBP Pemesanan Nama PT	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
PNBP Pengesahan SK Menkumham	Rp 300.000	Rp 600.000	Rp 1.500.000	Rp 5.000.000
PNBP Berita Negara (BNRI)	Rp 200.000 – Rp 350.000	Rp 350.000 – Rp 500.000	Rp 500.000 – Rp 750.000	Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000
Honorarium Notaris (Estimasi)	Rp 2.000.000 – Rp 3.500.000	Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000	Rp 4.500.000 – Rp 8.000.000	Rp 7.000.000 – Rp 15.000.000
Penerbitan NIB di OSS-RBA	Rp 0 (Gratis)	Rp 0 (Gratis)	Rp 0 (Gratis)	Rp 0 (Gratis)
Estimasi Total Biaya Legalitas	Rp 2.700.000 – Rp 4.350.000	Rp 4.150.000 – Rp 6.300.000	Rp 6.700.000 – Rp 10.450.000	Rp 13.200.000 – Rp 21.700.000

Catatan: Rentang honorarium Notaris dapat berbeda di tiap wilayah operasional kabupaten/kota sesuai dengan kompleksitas Anggaran Dasar dan layanan pendampingan pengurusan perizinan lanjutan.

---

[!WARNING]

⚠️ Jebakan Umum: Pemilihan KBLI yang Tidak Sesuai dan Zonasi Domisili Ilegal

Memilih kode KBLI yang tidak sinkron dengan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) akan menghambat penerbitan izin operasional perseroan Anda. Penggunaan alamat rumah tinggal di zonasi permukiman yang melarang fungsi komersial juga berisiko menggagalkan verifikasi Nomor Induk Berusaha (NIB) serta pembukaan rekening bank perseroan.

Banyak pendiri perseroan terjebak memasukkan puluhan kode KBLI secara serampangan ke dalam Anggaran Dasar dengan asumsi bahwa perusahaan dapat menjalankan semua jenis bisnis sekaligus. Praktik ini justru menimbulkan beban perizinan yang berat, karena setiap kode KBLI pada sistem OSS-RBA menuntut pemenuhan standar teknis, komitmen sertifikasi, dan persyaratan lokasi tersendiri. Beberapa bidang usaha khusus (seperti konstruksi, kesehatan, atau logistik) bahkan melarang pencampuran kegiatan usaha dengan aktivitas perdagangan umum dalam satu badan hukum yang sama (single purpose entity).

Selain masalah KBLI, ketidakpatuhan terhadap zonasi tata ruang kota menjadi penyebab utama terhambatnya operasional PT baru. Pemerintah daerah di wilayah metropolitan melarang keras penerbitan izin usaha di zona perumahan murni. Jika Anda belum memiliki kantor fisik permanen, pastikan Anda menggunakan alamat Virtual Office resmi yang telah mengantongi izin operasional gedung perkantoran legal sebelum Notaris mendaftarkan domisili usaha Anda ke Kemenkumham.

---

Bagaimana Cara Memilih Notaris Korporasi Terpercaya untuk Pendirian PT Anda?

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang aman dan berkekuatan hukum penuh menuntut ketelitian Anda dalam memilih Notaris korporasi yang kredibel. Pengurusan legalitas badan usaha melibatkan aspek permodalan dan pembagian kewenangan organ perseroan yang berdampak langsung pada kelangsungan investasi jangka panjang Anda:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│              KRITERIA EVALUASI NOTARIS KORPORASI TERPERCAYA      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. Status Keaktifan SK Jabatan Resmi di Pangkalan Data AHU Online│
│ 2. Keahlian Regulasi Hukum Perseroan, KBLI 2020, & Sistem OSS-RBA│
│ 3. Transparansi Rincian Pembayaran PNBP & Penyerahan Minuta Akta │
│ 4. Pendampingan Drafting Klausul Pemegang Saham Anti-Sengketa    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1. Verifikasi Keaktifan di Sistem Ditjen AHU: Pastikan Notaris memiliki Surat Keputusan pengangkatan aktif dari Kementerian Hukum dan HAM serta terdaftar resmi pada organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia (INI).
2. Keahlian Spesifik Hukum Korporasi dan Perizinan: Pilih Notaris yang menguasai penyelarasan klausul Anggaran Dasar dengan pemutakhiran KBLI 2020 dan arsitektur perizinan OSS-RBA terkini. Notaris yang berpengalaman akan memandu Anda memilih kode KBLI yang paling presisi untuk mencegah kendala verifikasi izin di masa mendatang.
3. Transparansi Struktur Biaya dan Tanda Terima Resmi: Notaris profesional selalu melampirkan bukti setor resmi PNBP Kemenkumham secara terpisah dari tagihan honorarium jasa kantor serta menyerahkan Salinan Akta otentik dan SK Menkumham asli kepada Anda tepat waktu.
4. Pendampingan Mitigasi Risiko Klausul Khusus: Notaris korporasi yang kompeten akan membantu Anda merumuskan ketentuan deadlock resolution (penyelesaian kebuntuan suara pemegang saham), hak veto komisaris, dan klausul preemptive rights (hak memesan efek terlebih dahulu) untuk melindungi kepentingan seluruh pendiri.

Direktori Jasa.Legal memuat profil Notaris terverifikasi di seluruh kota besar Indonesia untuk membantu pengurusan akta pendirian, penyesuaian anggaran dasar, hingga perizinan legalitas badan usaha Anda secara transparan dan tuntas.

Rekomendasi Regulasi & Panduan Terkait Pendirian PT

Untuk memahami siklus legalitas badan usaha secara menyeluruh, Anda juga dapat meninjau panduan pelengkap berikut:

• Persiapan Dokumen: Pelajari secara detail syarat mendirikan PT dan kelengkapan dokumen sebelum menghadap Notaris.
• Perbandingan Entitas: Ketahui pertimbangan memilih badan hukum dalam ulasan perbedaan bentuk usaha PT dan CV.
• Perubahan Pasca Pendirian: Panduan tata cara perubahan anggaran dasar PT melalui RUPS Notaris.
• PNBP Resmi: Rincian tarif voucher biaya PNBP cek nama PT di Kemenkumham.
• Konsultasi Wilayah: Temukan mitra resmi kantor Notaris di Jakarta Selatan atau kantor Notaris di Surabaya untuk pendampingan legalitas usaha Anda.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Berapa modal minimal untuk mendirikan PT di hadapan Notaris?

Berdasarkan ketentuan UU Cipta Kerja dan PP Nomor 8 Tahun 2021, besaran modal dasar PT ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri perseroan. Namun, minimal 25% dari modal dasar tersebut wajib ditempatkan dan disetor penuh ke kas perseroan yang dibuktikan dengan bukti setoran yang sah.

Apakah proses pendirian PT dapat dilakukan tanpa kehadiran fisik di hadapan Notaris?

Para pendiri wajib menghadap Notaris untuk menandatangani Akta Pendirian, atau menunjuk kuasa melalui Surat Kuasa Otentik notariil jika berhalangan hadir. Pengesahan SK Badan Hukum ke Kemenkumham dilakukan sepenuhnya secara digital melalui sistem AHU Online oleh Notaris.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga SK Kemenkumham PT terbit?

Setelah para pendiri menandatangani minuta akta dan pembayaran PNBP diselesaikan, Notaris memproses pendaftaran secara instan di AHU Online. SK Pengesahan Badan Hukum umumnya terbit dalam waktu 1 hingga 2 hari kerja.

Apa perbedaan mendasar antara PT Persekutuan Modal dengan PT Perorangan?

PT Persekutuan Modal didirikan oleh minimal 2 orang atau badan hukum dan wajib dibuat melalui akta otentik Notaris. Sedangkan PT Perorangan hanya dapat didirikan oleh 1 orang pemilik untuk kategori usaha mikro dan kecil (UMK) tanpa akta Notaris, melalui pernyataan pendirian mandiri di AHU Online.