Definisi Hukum

Apa itu Modal Dasar?

Modal dasar adalah jumlah total modal yang tercantum dalam Anggaran Dasar PT — batas maksimum saham yang boleh diterbitkan perusahaan. Modal dasar tidak harus langsung disetor penuh. Minimal 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor saat pendirian. Untuk PT biasa, tidak ada batasan minimum modal dasar (tergantung kesepakatan pendiri).

Dasar Hukum

Pasal 32–33 UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT); PP No. 29 Tahun 2016

Contoh Kasus & Penerapan

PT Anda didirikan dengan Modal Dasar Rp 1 miliar. Anda diwajibkan menempatkan minimal Rp 250 juta (25%) dan menyetor penuh Rp 250 juta itu ke rekening PT. Sisa Rp 750 juta adalah 'ruang' untuk menerbitkan saham baru di masa depan jika PT butuh tambahan modal.

Butuh bantuan terkait Modal Dasar?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Modal Disetor Modal Ditempatkan Perseroan Terbatas (PT)PT Perorangan Akta Pendirian Inbreng Anggaran Dasar

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.