Definisi Hukum

Apa itu PT Perorangan?

PT Perorangan adalah bentuk badan hukum baru yang bisa didirikan oleh satu orang saja — tanpa mitra. Khusus untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan modal di bawah Rp 5 miliar. Pendaftarannya dilakukan secara online tanpa perlu akta Notaris, sehingga jauh lebih murah dan cepat. Tanggung jawab pendiri terbatas pada modal yang disetor.

Dasar Hukum

Pasal 153A–153J UU No. 40 Tahun 2007 yang diubah oleh UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja); PP No. 8 Tahun 2021

Contoh Kasus & Penerapan

Anda adalah freelancer desainer grafis yang ingin memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Dengan PT Perorangan, Anda bisa mendirikan badan hukum sendiri tanpa rekan dan tanpa ke Notaris — cukup daftar online di ahu.go.id. Jika ada utang usaha, harta pribadi Anda terlindungi.

Butuh bantuan terkait PT Perorangan?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

NIB Perseroan Terbatas (PT)Akta Pendirian Actio Pauliana Anggaran Dasar Hakim Pengawas Modal Dasar

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.