Definisi Hukum

Apa itu Uang Penggantian Hak?

UPH (Uang Penggantian Hak) adalah kompensasi saat PHK atas hak-hak karyawan yang belum dinikmati: cuti tahunan yang belum diambil (diganti uang), biaya ongkos pulang ke tempat asal (jika karyawan direkrut dari luar kota), dan penggantian perumahan, perawatan kesehatan, atau pengobatan yang ditetapkan 15% dari pesangon dan UPMK.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003

Contoh Kasus & Penerapan

Anda di-PHK dengan sisa 12 hari cuti tahunan yang belum diambil. Perusahaan wajib membayar penggantian 12 hari cuti tersebut dalam bentuk uang — dihitung dari upah harian Anda. Ini adalah bagian dari UPH yang harus masuk dalam paket pesangon total Anda.

Butuh bantuan terkait Uang Penggantian Hak?

Temukan Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Uang Penggantian Hak?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

PesangonUang PesangonUpah MinimumPHKUang Penghargaan Masa KerjaLemburBPJS Ketenagakerjaan

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.