Definisi Hukum

Apa itu Lembur?

Lembur adalah pekerjaan yang dilakukan melebihi jam kerja normal — yaitu 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Lembur hanya sah jika ada persetujuan tertulis dari karyawan dan perintah tertulis dari pengusaha. Upah lembur dihitung berdasarkan formula: 1/173 × upah sebulan, dengan kelipatan yang berbeda untuk jam lembur ke-1 dan seterusnya.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 78 UU No. 13 Tahun 2003; Kepmenakertrans No. 102 Tahun 2004

Contoh Kasus & Penerapan

Atasan Anda meminta lembur 3 jam tanpa surat perintah lembur. Ini tidak sah secara prosedur — Anda berhak menolak tanpa konsekuensi. Jika Anda bersedia lembur, minta perintah lembur tertulis terlebih dahulu agar upah lembur bisa diklaim. Perusahaan yang tidak membayar upah lembur bisa dilaporkan ke Disnaker.

Butuh bantuan terkait Lembur?

Temukan Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Lembur?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

Uang Penggantian HakOutsourcingUpah MinimumUang Penghargaan Masa KerjaSurat PeringatanBPJS Ketenagakerjaan

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.