Definisi Hukum

Apa itu Surat Peringatan?

Surat Peringatan (SP) adalah langkah prosedural wajib sebelum perusahaan bisa mem-PHK karyawan atas dasar pelanggaran. Ada 3 tingkatan: SP1, SP2, SP3 — masing-masing berlaku 6 bulan. Jika karyawan melanggar lagi setelah SP3, perusahaan baru bisa mengajukan PHK. PHK tanpa SP sama sekali untuk pelanggaran ringan adalah PHK tidak sah.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003

Contoh Kasus & Penerapan

Karyawan terlambat masuk kerja berulang kali. Perusahaan memberikan SP1. Karyawan masih terlambat — diberikan SP2. Masih melanggar — SP3 diberikan. Dalam 6 bulan setelah SP3, karyawan terlambat lagi. Baru di titik ini perusahaan bisa mengajukan PHK — dengan tetap membayar pesangon.

Butuh bantuan terkait Surat Peringatan?

Temukan Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Surat Peringatan?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

LemburBipartitOutsourcingUpah MinimumMogok KerjaBPJS Ketenagakerjaan

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.