Definisi Hukum

Apa itu Hak Guna Bangunan (HGB)?

Hak Guna Bangunan (HGB) — hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri (tanah negara, tanah hak pengelolaan, atau tanah hak milik pihak lain) untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun.

Dasar Hukum

Pasal 35 sampai Pasal 40 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) jo. PP No. 18 Tahun 2021.

Contoh Kasus & Penerapan

HGB mirip dengan sewa guna jangka panjang yang dilindungi sertifikat negara. Perusahaan atau WNA badan hukum dapat mendirikan pabrik atau ruko di atasnya tanpa perlu memiliki hak milik tanah mutlak.

Butuh bantuan terkait Hak Guna Bangunan (HGB)?

Temukan Notaris / PPAT terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Hak Guna Usaha Sertifikat Hak Milik Hak Guna Bangunan Hak Milik (Tanah)Hak Pakai Hak Pengelolaan

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.