Definisi Hukum

Apa itu Transfer Pricing?

Transfer Pricing adalah kebijakan penetapan harga dalam transaksi barang, jasa, harta tak berwujud, atau pinjaman antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (afiliasi). Regulasi perpajakan mewajibkan harga transfer tersebut mengikuti harga pasar wajar yang berlaku antarpihak independen.

Dasar Hukum

Pasal 18 UU No. 36 Tahun 2008 stdd UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP jo. PMK No. 172 Tahun 2023

Contoh Kasus & Penerapan

PT Anda di Jakarta menjual bahan baku ke perusahaan induk di Singapura seharga Rp 1.000 per unit, padahal ke pihak independen harganya Rp 2.000 per unit. DJP berhak mengoreksi peredaran bruto PT Anda menjadi Rp 2.000 karena dicurigai menggeser laba ke luar negeri demi menekan pajak.

Butuh bantuan terkait Transfer Pricing?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Coretax System Faktur Pajak Digunggung Arm's Length Principle (PKKU)Peninjauan Kembali Pajak Banding Pajak Tax Treaty (P3B)PPh Badan

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.