Definisi Hukum

Apa itu Tax Treaty (P3B)?

Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dengan negara mitra untuk mencegah pengenaan pajak berganda atas penghasilan lintas batas serta mencegah penghindaran dan pengelakan pajak. Perjanjian ini mengatur alokasi hak pemajakan dan tarif diskon pemotongan withholding tax.

Dasar Hukum

Pasal 32A UU No. 36 Tahun 2008 stdd UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP jo. PMK No. 60/PMK.03/2014

Contoh Kasus & Penerapan

Investor dari Jepang menerima dividen dari anak usahanya di Jakarta. Tarif standar domestik PPh 26 adalah 20%, namun dengan memanfaatkan Tax Treaty Indonesia-Jepang, tarif potong dapat turun menjadi 10% dengan syarat investor melampirkan Certificate of Residence yang sah.

Butuh bantuan terkait Tax Treaty (P3B)?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Coretax System Transfer Pricing Arm's Length Principle (PKKU)Peninjauan Kembali Pajak Banding Pajak Keberatan Pajak

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.