Definisi Hukum

Apa itu Coretax System?

Coretax System (Sistem Inti Administrasi Perpajakan) adalah platform teknologi informasi terpadu yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengotomatisasi seluruh proses bisnis perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran, penagihan, hingga pemeriksaan dalam satu portal akun terintegrasi.

Dasar Hukum

Perpres No. 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan jo. PMK No. 81 Tahun 2024

Contoh Kasus & Penerapan

Di era Coretax, Anda tidak perlu lagi berpindah portal antara e-Faktur, e-Bupot, dan DJP Online. Seluruh faktur pajak masukan dan potongan PPh otomatis masuk ke dalam akun wajib pajak Anda secara pre-populated untuk mempercepat pengisian SPT Tahunan.

Butuh bantuan terkait Coretax System?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Faktur Pajak Digunggung Nota Retur Pajak Tax Treaty (P3B)Transfer Pricing Arm's Length Principle (PKKU)SPT Tahunan

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.