Definisi Hukum

Apa itu Peninjauan Kembali Pajak?

Peninjauan Kembali (PK) Pajak adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak kepada Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Permohonan PK hanya dapat diajukan satu kali berdasarkan alasan novum (bukti baru) atau kekhilafan hakim yang nyata.

Dasar Hukum

Pasal 77 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Contoh Kasus & Penerapan

Pengadilan Pajak memenangkan sengketa PT Anda, tetapi DJP mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung karena mengklaim menemukan dokumen novum. Mahkamah Agung akan memeriksa berkas kasasi administratif tersebut dan menerbitkan putusan PK yang bersifat final.

Butuh bantuan terkait Peninjauan Kembali Pajak?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Tax Treaty (P3B)Transfer Pricing Arm's Length Principle (PKKU)Banding Pajak Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper)Keberatan Pajak

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.