Definisi Hukum

Apa itu Banding Pajak?

Banding Pajak adalah upaya hukum peradilan yang diajukan oleh Wajib Pajak ke Pengadilan Pajak terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh DJP. Surat banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan oleh Wajib Pajak.

Dasar Hukum

Pasal 27 UU No. 6 Tahun 1983 stdd UU HPP jo. UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Contoh Kasus & Penerapan

DJP menolak keberatan pajak PT Anda melalui Surat Keputusan Keberatan. Anda dapat menunjuk kuasa hukum perpajakan terdaftar untuk menyusun memori banding dan bersidang langsung di hadapan majelis hakim Pengadilan Pajak di Jakarta.

Butuh bantuan terkait Banding Pajak?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Peninjauan Kembali Pajak Tax Treaty (P3B)Transfer Pricing Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper)Keberatan Pajak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.