Definisi Hukum

Apa itu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak?

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak (SP2) adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Kepala KPP atau pimpinan unit pemeriksa pajak untuk memberitahukan kepada Wajib Pajak bahwa terhadapnya akan dilakukan tindakan pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor. Penerbitan SP2 menandai dimulainya proses audit kepatuhan perpajakan secara formal.

Dasar Hukum

Pasal 29 UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP stdd UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP jo. PMK No. 17/PMK.03/2013

Contoh Kasus & Penerapan

KPP mengirimkan SP2 kepada direktur PT Anda disertai daftar buku kas, rekening koran, dan faktur penjualan yang harus disiapkan dalam 1 bulan. Sejak menerima SP2, hak Anda untuk membetulkan SPT secara sukarela atas pos yang diperiksa menjadi terkunci.

Butuh bantuan terkait Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Banding Pajak Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper)Keberatan Pajak Pemeriksaan Pajak Kompensasi Kerugian Fiskal Penyusutan Fiskal Surat Tagihan Pajak (STP)

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.