Definisi Hukum

Apa itu Surat Tagihan Pajak (STP)?

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat ketetapan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk menagih pajak yang tidak atau kurang dibayar, serta mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. STP memiliki kekuatan hukum eksekutorial yang setara dengan grosse akta pengadilan perdata.

Dasar Hukum

Pasal 14 UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP stdd UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP

Contoh Kasus & Penerapan

Anda terlambat menyetor PPN bulanan selama 2 bulan. KPP akan menerbitkan STP yang memuat pokok pajak terutang ditambah sanksi bunga per bulan sesuai suku bunga acuan Kemenkeu. Anda wajib melunasi tagihan tersebut dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal penerbitan.

Butuh bantuan terkait Surat Tagihan Pajak (STP)?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Sanksi Administrasi Pajak Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper)Keberatan Pajak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak Pemeriksaan Pajak Kompensasi Kerugian Fiskal Kredit Pajak Penyusutan Fiskal

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.