Definisi Hukum

Apa itu Penagihan Seketika dan Sekaligus?

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, mencakup seluruh utang pajak dari semua jenis pajak dan masa pajak. Tindakan darurat ini diambil jika wajib pajak dicurigai akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya, memindahtangankan seluruh aset, atau membubarkan badan usaha.

Dasar Hukum

Pasal 20 UU No. 19 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)

Contoh Kasus & Penerapan

Pemilik pabrik yang menunggak pajak ratusan juta terpantau mengemasi seluruh mesin produksi dan membeli tiket satu arah ke luar negeri. DJP dapat langsung mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus untuk menyita seluruh aset sebelum aset tersebut lenyap.

Butuh bantuan terkait Penagihan Seketika dan Sekaligus?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Sanksi Administrasi Pajak Restitusi Pajak Dipercepat Penyanderaan Wajib Pajak (Gijzeling)Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Surat Paksa Pajak Surat Keterangan Fiskal (SKF)Nota Retur Pajak

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.