Definisi Hukum

Apa itu Penyanderaan Wajib Pajak (Gijzeling)?

Penyanderaan Wajib Pajak (Gijzeling) adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu (biasanya rumah tahanan negara) karena memiliki utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang tersebut. Jangka waktu penyanderaan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang 6 bulan berikutnya.

Dasar Hukum

Pasal 29 sampai Pasal 36 UU No. 19 Tahun 1997 stdd UU No. 19 Tahun 2000 tentang PPSP

Contoh Kasus & Penerapan

Seorang pengusaha memiliki utang pajak Rp 2 miliar yang telah inkracht namun menolak membayar meskipun memiliki rekening dan mobil mewah tersembunyi. Menteri Keuangan dapat menerbitkan izin gijzeling agar Juru Sita menitipkan pengusaha tersebut ke rutan hingga utangnya dilunasi.

Butuh bantuan terkait Penyanderaan Wajib Pajak (Gijzeling)?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Denda Keterlambatan SPT Sanksi Administrasi Pajak Restitusi Pajak Dipercepat Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Surat Paksa Pajak Surat Keterangan Fiskal (SKF)Penagihan Seketika dan Sekaligus

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.